Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu Tegaskan APBD 2026 Harus Transparan dan Tepat Sasaran
Pemprov Papua Barat Daya Genjot PAD dan Digitalisasi Keuangan di 2026---Dok. Istimewa
PAPUABARAT, DISWAY.ID - Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, S.Sos menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan utama dalam mendorong kesejahteraan masyarakat Papua Barat Daya.
Namun, menurutnya, besarnya APBD 2026 tidak akan bermakna tanpa pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan tepat sasaran.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Papua Barat Daya saat membuka Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 di Rylich Panorama Hotel, Kota Sorong, Senin 2 Maret 2026.
APBD 2026 Harus Berorientasi pada Hasil dan Dampak Nyata
Dalam arahannya terkait pengelolaan APBD Papua Barat Daya 2026, Elisa Kambu menekankan pentingnya anggaran yang adaptif di tengah tantangan ekonomi yang semakin dinamis.
Menurut Gubernur Papua Barat Daya, setiap rupiah dalam APBD harus memberikan dampak nyata atau outcome yang terukur bagi masyarakat.
BACA JUGA:Polda Papua Barat Daya Sita Hampir 8 Kg Ganja, Jaringan Diduga Tembus Papua Nugini!
“Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan dampak nyata, terutama dalam penurunan angka kemiskinan, peningkatan infrastruktur, serta penguatan layanan kesehatan dan pendidikan,” tegas Elisa Kambu dalam sosialisasi APBD 2026.
Fokus pembangunan Papua Barat Daya melalui APBD 2026 diarahkan pada pengurangan kemiskinan, percepatan pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan daerah.
Kepatuhan Regulasi dan Percepatan Realisasi Anggaran Jadi Sorotan
Gubernur Elisa Kambu juga menyoroti sejumlah poin penting dalam pelaksanaan APBD 2026 Papua Barat Daya, yakni kepatuhan terhadap regulasi keuangan daerah, percepatan realisasi anggaran, dan efisiensi belanja daerah.
Selain itu, inovasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Papua Barat Daya menjadi perhatian serius dalam upaya memperkuat fiskal daerah.
Digitalisasi pengelolaan keuangan daerah juga ditekankan sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan transparansi APBD 2026.
BACA JUGA:Manchester City Serius Incar Andrea Cambiaso, Guardiola Siapkan Manuver Besar
OPD Diminta Jaga Integritas dan Tepat Waktu Laporan Keuangan
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Papua Barat Daya meminta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mengikuti sosialisasi pedoman APBD 2026 dengan sungguh-sungguh.
Elisa Kambu mengingatkan pentingnya sinergi, komunikasi yang baik, serta integritas sebagai landasan utama dalam pengelolaan keuangan daerah Papua Barat Daya.
Sumber:
- Share:
