Senator Papua Desak Kejaksaan Agung Periksa Dana Otsus MRP

PAPUABARAT, DISWAY.ID - Anggota DPD RI dari Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor, mendesak Kejaksaan Agung RI untuk segera memanggil dan meminta keterangan seluruh pimpinan Majelis Rakyat Papua (MRP) di berbagai provinsi.

Desakan ini berkaitan dengan penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahun. Menurutnya, perlu ada penelusuran menyeluruh guna memastikan transparansi dan akuntabilitas anggaran tersebut.

Sorotan terhadap Efektivitas Dana Otsus

Paul Finsen Mayor, yang akrab disapa PFM, menilai bahwa aliran dana Otsus selama ini belum memberikan dampak signifikan terhadap penyelesaian persoalan mendasar yang dihadapi Orang Asli Papua (OAP).

Ia mempertanyakan mengapa anggaran besar terus digelontorkan, namun berbagai persoalan seperti konflik sosial, hak adat, hingga isu kemanusiaan masih belum terselesaikan secara optimal.

“Peran MRP sebagai pendamping dan mediator antara masyarakat adat dengan pemerintah belum terlihat maksimal,” ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu 22 Maret 2026.

Dugaan Lemahnya Peran MRP

PFM menyoroti absennya peran aktif MRP dalam sejumlah isu krusial yang menyangkut masyarakat adat, seperti sengketa tanah ulayat, kasus kekerasan, hingga kondisi pengungsi internal di Papua.

Menurutnya, situasi ini menimbulkan tanda tanya besar terkait efektivitas penggunaan anggaran yang selama ini dialokasikan untuk lembaga tersebut.

Ia menegaskan bahwa perlindungan terhadap hak-hak dasar OAP merupakan mandat utama MRP sejak awal pembentukannya. Jika persoalan terus berlarut sementara anggaran terus terserap, maka patut diduga ada masalah dalam tata kelola keuangan.

Minta Audit Investigatif oleh BPK

Selain mendorong langkah hukum, PFM juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigatif secara menyeluruh terhadap penggunaan dana Otsus di seluruh kantor MRP.

Ia menekankan pentingnya keterbukaan kepada publik jika ditemukan indikasi kerugian negara. Transparansi, menurutnya, menjadi kunci untuk memastikan dana tersebut benar-benar digunakan bagi kepentingan masyarakat adat Papua.

“Jangan sampai dana yang menjadi hak masyarakat adat justru tidak menyentuh persoalan utama di lapangan,” tegasnya.

Sumber: