Ombudsman Papua Barat Awasi Seleksi CAT CPNS 2021, Tekankan Transparansi dan Integritas
Pengawasan Ketat CAT CPNS 2021, Ombudsman Soroti Fasilitas dan Transparansi---dok. Ombudsman
PAPUABARAT, DISWAY.ID - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Papua Barat melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan seleksi Computer Assisted Test (CAT) CPNS formasi 2021 yang digelar di Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara (BKN) Papua Barat.
Kegiatan ini berlangsung pada 21–22 April 2026 di kompleks Kantor Gubernur Papua Barat, Arfai, Manokwari.
Pastikan Seleksi CPNS Transparan dan Akuntabel
Pengawasan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan eksternal Ombudsman guna memastikan seluruh proses seleksi CPNS berjalan secara transparan, objektif, dan akuntabel.
Kepala Perwakilan Ombudsman Papua Barat, Amus Atkana, menegaskan pentingnya integritas dalam proses rekrutmen aparatur sipil negara (ASN).
"Hal ini penting guna menghasilkan aparatur sipil negara (ASN) yang kompeten dan profesional, tanpa dipengaruhi latar belakang peserta, termasuk status sebagai tenaga honorer," ujar Kepala Perwakilan Ombudsman Papua Barat, Amus Atkana, Senin (20/4/2026).
Soroti Kesiapan Fasilitas CAT
Selain aspek transparansi, Ombudsman juga menyoroti kesiapan sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan CAT. Perangkat komputer yang memadai serta jaringan internet yang stabil dinilai menjadi faktor krusial agar seleksi berjalan lancar tanpa kendala teknis.
Ombudsman mendorong pihak BKN Papua Barat untuk memastikan seluruh tahapan seleksi berlangsung sesuai standar yang telah ditetapkan.
Imbau Peserta Jaga Integritas
Tak hanya kepada penyelenggara, Ombudsman juga memberikan imbauan kepada seluruh peserta seleksi CPNS agar mengikuti proses dengan jujur dan disiplin.
"Saya diharapkan perserta dapat menunjukkan kemampuan terbaiknya sehingga mampu lolos seleksi secara objektif dan berintegritas," pintahnya
Peserta diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan kompetensi secara maksimal tanpa melanggar aturan.
Komitmen Wujudkan ASN Berkualitas
Sumber: ombudsman