Kolaborasi Kunci Perumahan MBR, Papua Barat Daya Dapat Perhatian Khusus

PAPUABARAT, DISWAY.ID - Pemerintah pusat terus mengakselerasi program perumahan nasional melalui penguatan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan.

Fokus utama diarahkan pada pemenuhan kebutuhan hunian pertama, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di wilayah timur Indonesia, termasuk Papua Barat Daya.

Komitmen tersebut kembali ditegaskan dalam seminar sektor perumahan yang digelar di Universitas Muhammadiyah Sorong.

Kegiatan ini menghadirkan beragam pihak strategis, mulai dari pengusaha muda Papua, akademisi, hingga pelaku industri properti seperti pengembang perumahan dan penyedia bahan bangunan.

Selain itu, perwakilan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Pusat Statistik, serta BP Tapera turut hadir dalam forum tersebut.

Sinergi Jadi Kunci Percepatan Pembangunan Hunian

Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam mendorong pembangunan daerah, khususnya sektor perumahan.

Menurutnya, forum seperti ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat koordinasi sekaligus bertukar gagasan antar pemangku kepentingan.

“Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi momentum untuk mempercepat pemerataan pembangunan hunian subsidi bagi masyarakat di Papua Barat Daya,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa pembangunan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui pendekatan kolaboratif yang terintegrasi.

Tantangan Regulasi Masih Jadi Sorotan

Di sisi lain, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengungkapkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi dalam pengembangan sektor perumahan, khususnya di wilayah Papua.

Salah satu hambatan utama adalah persoalan perizinan daerah yang dinilai masih perlu disederhanakan agar masyarakat lebih mudah mengakses hunian layak dan terjangkau.

Ia juga menyoroti data dari Badan Pusat Statistik yang menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di wilayah Papua masih cukup tinggi, sehingga membutuhkan perhatian khusus melalui kebijakan perumahan yang tepat sasaran.

Program FLPP Jadi Andalan Rumah Subsidi 2026

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah terus menggulirkan berbagai kebijakan strategis, di antaranya:

Pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Penguatan kolaborasi dengan sektor swasta Penambahan kuota program FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan)

Sumber: