Musrenbang Otsus Papua Barat 2027 Fokus Sinkronisasi Program Prioritas Daerah

PAPUABARAT, DISWAY.ID - Pelaksanaan hari kedua Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus (Musrenbang Otsus) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Provinsi Papua Barat Tahun 2027 difokuskan pada pembahasan program kegiatan serta penganggaran melalui sejumlah desk prioritas pembangunan daerah, Jumat 8 Mei 2026.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya sinkronisasi program pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional sekaligus mendukung prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Berdasarkan pantauan Media Diskominfo Papua Barat, peserta Musrenbang dibagi ke dalam beberapa desk pembahasan sesuai fokus pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua Barat, yakni Papua Barat Cerdas, Papua Barat Sehat, dan Papua Barat Produktif.

BACA JUGA:Atlet Cilik 7 Tahun Curi Perhatian di Turnamen Tenis Piala Gubernur Papua Barat 2026

Fokus Penguatan Pendidikan dan Kesehatan

Desk Papua Barat Sehat melibatkan sejumlah instansi seperti Dinas Kesehatan, BLUD RSUD Provinsi Papua Barat, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB).

Pembahasan pada desk tersebut diarahkan untuk memperkuat akses pelayanan kesehatan masyarakat yang merata, berkualitas, dan inklusif di seluruh wilayah Papua Barat.

Sementara itu, Desk Papua Barat Cerdas diikuti Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Fokus pembahasannya mencakup peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan sumber daya manusia (SDM), penguatan literasi, hingga pembinaan generasi muda Papua Barat.

BACA JUGA:Kemendikdasmen Kolaborasikan Sejumlah Program dengan DBL Indonesia, Salah Satunya Super Teacher

Papua Barat Produktif Bahas Ekonomi hingga Infrastruktur

Pada Desk Papua Barat Produktif, pembahasan dibagi dalam beberapa rumpun utama, mulai dari pemerintahan umum dan sosial, ekonomi, hingga infrastruktur dan kewilayahan.

Untuk rumpun pemerintahan umum dan sosial, pembahasan melibatkan Biro Kesra, Biro Otsus, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Dinas Sosial, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Majelis Rakyat Papua (MRP), Badan Penghubung, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Sedangkan rumpun ekonomi melibatkan sejumlah OPD strategis seperti Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, DPMPTSP, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kehutanan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, hingga Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

Adapun rumpun Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Kewilayahan (IPW) diikuti Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan.

Pembahasan juga melibatkan unsur non-OPD seperti BP3OKP, MRP, DPR Papua Barat, pemerintah kabupaten se-Papua Barat, hingga organisasi non-pemerintah.

Fokus Pembangunan OAP dan Pengurangan Ketimpangan

Sumber: