VPN Pemerintah Jepang Diretas, Sekitar 246.000 Data Pegawai dan Individu Terancam Bocor

PAPUABARAT, DISWAY.ID - Badan Digital Jepang mengungkap adanya serangan siber terhadap jaringan pemerintah yang berpotensi menyebabkan pencurian informasi pribadi sekitar 246.000 pegawai pemerintah, kontraktor, serta individu lain yang bekerja untuk pemerintah.

Laporan tersebut disampaikan Badan Digital Jepang pada 11 September setelah penyelidikan terhadap Government Solution Service (GSS) menemukan adanya serangan pihak ketiga terhadap perangkat virtual private network (VPN).

Peretas diduga memanfaatkan kerentanan pada VPN untuk memperoleh akses ke informasi pribadi yang tersimpan dalam sebuah file. Aktivitas mencurigakan pertama kali terdeteksi pada 25 Juni, ketika sebuah akun yang digunakan untuk pemeliharaan dan operasional mengakses ribuan file di server pemerintah.

Kerentanan VPN Dimanfaatkan Pihak Ketiga

Penyelidikan kemudian menemukan bahwa akses tersebut dilakukan oleh pihak ketiga dengan memanfaatkan kerentanan pada sistem VPN. Pada 9 Juli, akun pemeliharaan yang digunakan dalam aktivitas tersebut langsung dinonaktifkan.

Selain itu, komunikasi antara perangkat jaringan dan sistem eksternal diputus untuk mencegah kemungkinan akses lanjutan terhadap jaringan pemerintah.

Badan Digital Jepang kemudian melakukan penyelidikan lebih mendalam dengan melibatkan tenaga profesional keamanan eksternal. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya sejumlah file yang kemungkinan telah dicuri dari jaringan tersebut.

Data yang berpotensi terdampak berkaitan dengan orang-orang yang bekerja di kementerian dan lembaga pemerintah pengguna GSS. Informasi tersebut juga mencakup pegawai negeri yang terlibat dalam organisasi terkait, serta perusahaan dan individu yang memiliki hubungan dengan operasional organisasi GSS.

Secara keseluruhan, terdapat sekitar 189.000 data yang berkaitan dengan pegawai organisasi anggota GSS dan pegawai negeri yang terlibat dalam kegiatan organisasi tersebut. Sementara itu, sekitar 57.000 data lainnya melibatkan perusahaan dan individu.

Tidak Ada Data My Number dan Rekening Bank

Badan Digital Jepang menyatakan bahwa informasi yang berpotensi bocor tersebut tidak mencakup nomor identitas My Number, nomor rekening bank, maupun nomor pensiun.

Badan tersebut juga memastikan tidak ada informasi pribadi warga sipil biasa yang ikut bocor dalam insiden tersebut. Hingga saat ini, pihak berwenang belum menemukan bukti adanya penyalahgunaan terhadap data pribadi yang terdampak.

Meski demikian, proses identifikasi terhadap individu yang datanya kemungkinan terkena dampak masih dilakukan. Pihak berwenang berencana menghubungi mereka secara langsung setelah data yang terdampak berhasil dipastikan.

Badan Digital Jepang mengingatkan bahwa informasi kontak yang terdampak dapat dimanfaatkan untuk melakukan penipuan dengan menyamar sebagai korban maupun melancarkan serangan phishing.

Karena itu, pihak yang berpotensi terdampak diminta berhati-hati terhadap komunikasi yang mengatasnamakan lembaga pemerintah. Mereka diimbau tidak membuka tautan atau lampiran mencurigakan serta tidak memberikan kata sandi, kode autentikasi, maupun informasi kartu kredit sebagai respons terhadap surel, panggilan telepon, atau pesan yang mengaku berasal dari lembaga pemerintah.

Insiden tersebut menambah perhatian terhadap ancaman keamanan siber yang menyasar infrastruktur dan sistem penting. Risiko serupa juga terlihat di sektor mata uang kripto.

Sumber: