HP Picu Perilaku Menyimpang? Ini Sikap Tegas Dinas Pendidikan Papua Barat

PAPUABARAT, DISWAY.ID - Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat memberikan perhatian serius terhadap dampak negatif penggunaan HP di lingkungan sekolah Papua Barat, seiring meningkatnya kasus penyalahgunaan telepon genggam di kalangan pelajar yang berpotensi mengganggu proses pendidikan.

Pembatasan penggunaan HP oleh siswa Papua Barat dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah perilaku menyimpang yang dapat membahayakan keselamatan pelajar maupun lingkungan sekolah secara keseluruhan.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, Barnabas Dowansiba, S.Pd., M.Pd., menegaskan bahwa berbagai peristiwa yang terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta dan daerah lain menjadi peringatan keras bagi dunia pendidikan terkait dampak penggunaan HP pada pelajar.

Menurut Barnabas, kemudahan akses internet melalui HP di kalangan siswa Papua Barat memungkinkan anak-anak belajar secara mandiri, namun tidak sedikit yang justru menyalahgunakan informasi hingga berujung pada tindakan berisiko.

“Dengan HP dan akses informasi yang sangat luas, anak-anak bisa menciptakan hal-hal yang kurang tepat dan berbahaya. Ini menjadi dasar kuat bagi satuan pendidikan untuk mengurangi risiko serta dampak negatif penggunaan HP terhadap siswa,” ujar Barnabas menanggapi fenomena HP dan perilaku pelajar Papua Barat.

Ia menyampaikan bahwa Dinas Pendidikan Papua Barat telah mengimbau seluruh kabupaten dan kota agar sekolah mulai membatasi penggunaan HP di sekolah Papua Barat, sebagai langkah preventif menghadapi potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan pendidikan.

Pembatasan HP di sekolah Papua Barat juga mendapat perhatian dari aparat kepolisian dan pihak keamanan, mengingat dunia pendidikan saat ini dinilai berada dalam zona rawan akibat penggunaan gawai yang tidak terkontrol.

Meski demikian, Barnabas menegaskan bahwa siswa tetap diperbolehkan membawa HP ke sekolah Papua Barat, namun penggunaannya harus dibatasi hanya untuk keperluan komunikasi dengan orang tua atau wali.

Sebagai solusi, pihaknya bahkan menyarankan penggunaan ponsel sederhana tanpa akses internet agar fungsi HP bagi pelajar Papua Barat tidak keluar dari tujuan utamanya sebagai alat komunikasi.

“Kalau memungkinkan, HP cukup digunakan untuk komunikasi saja, kecuali ada tugas dari sekolah yang memang mewajibkan penggunaan perangkat tersebut,” jelas Barnabas terkait kebijakan pembatasan HP di sekolah.

Selain pembatasan, sekolah juga didorong untuk meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan HP oleh siswa Papua Barat, termasuk melalui pemeriksaan berkala serta penguatan kerja sama antara guru, orang tua, dan komite sekolah.

Menurutnya, komunikasi yang baik antara pihak sekolah dan orang tua sangat penting agar kebijakan larangan dan pembatasan HP di sekolah Papua Barat tidak menimbulkan kesalahpahaman serta dapat berjalan efektif demi kepentingan pendidikan anak.

Sumber: