Program Sekolah Rakyat Siap Hadir di Papua Barat, Fasilitasnya Disebut Setara Bintang Lima

PAPUABARAT, DISWAY.ID - Program Sekolah Rakyat di Papua Barat kembali menjadi perhatian pemerintah pusat setelah Menteri Sosial meminta pemerintah daerah menjadikannya sebagai prioritas pembangunan.

Program Sekolah Rakyat dinilai mampu menjadi solusi strategis untuk membantu memutus rantai kemiskinan di wilayah Papua Barat.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pentingnya percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Papua Barat dengan meminta pemerintah daerah menyiapkan lahan seluas tujuh hektare untuk pembangunan sekolah permanen.

BACA JUGA:Ronald Araujo Tak Lagi Tak Tergantikan di Barcelona, Siapa Klub Peminatnya?

Pertemuan Bahas Program Sosial di Papua Barat

Permintaan pembangunan Sekolah Rakyat Papua Barat tersebut disampaikan oleh Gus Ipul saat menerima kunjungan Dominggus Mandacan di Kantor Kementerian Sosial Republik Indonesia, Jakarta.

Pertemuan antara Kementerian Sosial dan Pemerintah Provinsi Papua Barat tersebut membahas penguatan berbagai program perlindungan sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Barat.

Dalam kesempatan itu, Gus Ipul menjelaskan bahwa Kementerian Sosial saat ini menjalankan tiga penugasan utama dari Presiden terkait program kesejahteraan masyarakat.

Program prioritas tersebut meliputi penguatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), percepatan pembangunan Sekolah Rakyat, serta memastikan distribusi bantuan sosial tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Ketiga program sosial ini diharapkan mampu memperkuat sistem perlindungan sosial dan meningkatkan efektivitas kebijakan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia, termasuk di Papua Barat.

Program Sekolah Rakyat untuk Anak Keluarga Miskin

Gus Ipul menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang sebagai program pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga dengan tingkat ekonomi paling rendah.

Sasaran utama Sekolah Rakyat adalah anak-anak dari keluarga yang masuk kategori desil 1 dan desil 2 dalam DTSEN, yaitu kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.

Dengan hadirnya Sekolah Rakyat, pemerintah berharap anak-anak dari keluarga miskin di Papua Barat tetap mendapatkan akses pendidikan berkualitas tanpa terbebani biaya sekolah.

BACA JUGA:Ketahanan Pangan Nasional Dipertaruhkan, Ombudsman Tekankan Tata Kelola Presisi

Proses penerimaan siswa di Sekolah Rakyat tidak dilakukan melalui sistem pendaftaran umum seperti sekolah pada umumnya.

Sumber: