KDKMP: Node Distribusi BUMN atau Hanya Pasar Konsumen Baru?

Agar narasi KDKMP tidak berhenti di level  konsumen desa , ada tiga solusi strategis yang bisa menjadi penyeimbang:

1. Mendorong Serapan Produk Lokal

KDKMP harus menjadi kanal ganda: tidak hanya menjual produk BUMN ke desa, tetapi juga menyalurkan produk desa ke pasar yang lebih luas. Bayangkan KDKMP yang menyalurkan beras organik lokal, buah segar, kopi, atau kerajinan desa ke retail modern, e-commerce, bahkan ke BUMN itu sendiri (misalnya Bulog atau Food.ID menyerap produk lokal lewat KDKMP). Dengan begitu, warga desa tidak hanya membeli, tetapi juga menjual.

2. Sekunderisasi KDKMP

KDKMP tidak boleh berhenti sebagai koperasi primer di level desa. Ia perlu naik kelas menjadi koperasi sekunder, yang mengonsolidasikan produk, layanan, dan daya tawar. Dengan model sekunderisasi, KDKMP bisa melakukan pengadaan bersama, logistik bersama, bahkan industri pengolahan bersama. Inilah cara untuk mengubah KDKMP dari  node distribusi  menjadi  node produksi dan distribusi .

3. Kemitraan Antar KDKMP

Kolaborasi lintas desa adalah kunci. Jika 100 KDKMP berjejaring, mereka bisa membentuk rantai pasok skala besar misalnya klaster pangan, klaster energi terbarukan, atau klaster digital. Kemitraan antar KDKMP akan menciptakan ekosistem yang lebih mandiri, saling menopang, dan tidak sekadar bergantung pada produk dari atas.

Membaca Arah Kebijakan

Dari satu sisi, kebijakan ini jelas menguntungkan BUMN: omzet triliunan rupiah, pasar terjamin, dan distribusi yang lebih efisien. Tapi dari sisi lain, desa berhak mendapatkan lebih. Desa berhak tidak hanya jadi konsumen, melainkan produsen yang kuat.

Maka, narasi KDKMP sebagai node distribusi BUMN harus diperkaya dengan narasi KDKMP sebagai lokomotif ekonomi lokal. Desa harus hadir bukan sekadar sebagai outlet, tetapi sebagai pusat produksi, inovasi, dan kolaborasi.

Penutup: Desa Harus Naik Kelas

Kebijakan menjadikan KDKMP simpul distribusi BUMN memang sebuah terobosan. Ia memberi kepastian pasar, memperkuat peran koperasi desa, dan membuka peluang omzet Rp 9,84 triliun hanya di tahap awal. Namun jika berhenti di sini, risikonya desa hanya menjadi konsumen.

Untuk itu, serapan produk lokal, sekunderisasi, dan kemitraan antar KDKMP harus segera disiapkan. Dengan demikian, desa tidak hanya ikut dalam orbit ekonomi BUMN, tetapi juga menciptakan orbit ekonominya sendiri.

Karena pada akhirnya, tujuan besar bukan sekadar meningkatkan omzet BUMN, tetapi menjadikan desa-desa di Indonesia sebagai panggung utama ekonomi nasional kuat sebagai produsen, berdaulat sebagai komunitas, dan mandiri sebagai ekosistem.

Sumber: